Mendagri Pastikan Penjabat di 271 Daerah Akan Netral-Profesional Imbas Pemilu Serentak 2024
Ditariknya Revisi Undang Undang Pemilu dari daftar Prolegnas 2021 membuat Pilkada Serentak dipastikan digelar pada 2024 bersamaan dengan pileg dan pilpres. Hal tersebut membuat 271 daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan sebab masa jabatan kepala daerah akan habis pada 2022 atau 2023. Posisi itu lantas akan diisi oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa penjabat yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengisi posisi 271 kepala daerah itu akan bersikap netral dan profesional.
"Prinsip kita pengisian Pj (penjabat) mirip seperti kita pada waktu pilkada kemarin. Pilkada kemarin juga sama, itu ada sejumlah gubernur, sembilan kalau saya tidak salah, itu dari Kemendagri dan mereka mendapat apresiasi karena profesional dan saya juga menekankan kepada mereka untuk tidak berpihak," ujar Tito, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/3/2021). Mantan Kapolri itu mengatakan dirinya akan memilih para birokrat tulen yang memiliki latar belakang di bidang pemerintahan seperti sekolah ilmu pemerintahan. "Mereka saya pilihkan memang yang birokrat tulen, sekolahnya memang sekolah ilmu pemerintahan, justru dia bisa memperbaiki selama masa menjadi Pj, dan netral," ungkapnya.
Untuk penjabat kepala daerah tingkat kabupaten/kota, Tito mengatakan nama namanya akan diajukan oleh gubernur. "Kalau masalah calon, kita bisa selain dari Kemendagri, kita bisa ambil dari instansi instansi ASN kita harapkan tentunya yang lain yang kita harap mumpuni dan kita tentu akan melihat track record nya," jelasnya. Tak hanya itu, Tito memastikan bahwa sosok penjabat kepala daerah nantinya pun tidak harus berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
Untuk penjabat tingkat provinsi nantinya akan diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditentukan oleh Presiden. Pun demikian, Tito menegaskan penentuan nama penjabat kepala daerah juga akan mempertimbangkan potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi di tengah pelaksanaan pilkada. "Kita tahu banyak semua partai punya kepentingan, kita mencari tentunya balance, mencari keseimbangan di sana. Jangan sampai nanti ribut sudah tahu nanti ada keberpihakan, tentu kita tidak mau," tandasnya.
