Konflik Dualisme Kepemimpinan Demokrat Diperkirakan Hingga Pemilu 2024
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, dengan terbentuknya kepengurusan hasil KLB Deli Serdang secara defacto melahirkan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat. Akhirnya muncul matahari kembar dalam kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu, Moeldoko dan AHY. Nampaknya, kata Karyono, dualisme kepemimpinan yang terjadi di Demokrat ini bisa berjalan panjang.
Pasalnya, kedua kubu akan saling mengklaim bahwa pihaknya yang paling sah. Sekarang, lanjut Karyono, pertarungannya bukan lagi sekadar opini dan gimmick politik tapi sudah naik ke level hukum jika kepengurusan hasil KLB sudah didaftarkan ke Kemenkumham. Kemudian akan muncul gugatan di pengadilan. Disinilah titik krusial yang paling menguras energi dan waktu. Karenanya, kedua belah pihak harus memberikan bukti dan argumen hukum yang kuat, baik di depan pengadilan maupun di Kemenkumham.
"Karena pada akhirnya, putusan hukum yang akan menentukan keabsahan kepengurusan partai Demokrat," ucapnya. Sementara, Karyono mengatakan, dalam konteks probabilitas, kedua belah pihak memiliki peluang untuk mendapatkan legitimasi kepengurusan partai Demokrat. Kalau bicara soal peluang, tentu saja kedua belah pihak memiliki peluang. Masalahnya, proses untuk menuju kesana memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Proses hukum biasanya memerlukan waktu panjang. Sementara itu, pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 (Pemilu nasional dan Daerah) kemungkinan akan dimulai pada tahun 2022/2023. Maka dualisme kepemimpinan jelas merugikan partai Demokrat.
Setidaknya, konsolidasi partai dalam menghadapi persiapan pemilu akan terganggu. Jika dalam rentang waktu memasuki tahapan pemilu belum ada penyelesaian maka partai Demokrat berada dalam posisi menggantung. "Bila itu terjadi, maka masa depan Demokrat bisa lebih terpuruk dari sebelumnya," kata Karyono. Kasus serupa pernah dialami sejumlah partai di tanah air.
Pasca KLB Demokrat, kini bola panas mulai bergeser ke tangan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham. Di kemudian hari, lembaga peradilan juga akan diuji atas kasus dualisme Demokrat. Seperti apa hasilnya belum bisa dipastikan. Cerita perjalanan konflik Demokrat masih cukup panjang. Ini baru episode awal, masih akan ada episode selanjutnya.
"Mari kita tunggu saja babak akhir dari dualisme kepemimpinan Demokrat. Yang pasti, ini adalah ujian bagi Demokrat. Konflik yang berujung pada KLB dan menghasilkan dualisme kepemimpinan ini semestinya juga menjadi bahan evaluasi kepemimpinan dinasti Cikeas," jelasnya. Konflik yang terjadi mungkin ada hikmahnya bagi Demokrat. Jika dapat melalui cobaan, maka peristiwa ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun kejayaan Demokrat di masa yang akan datang.
